Pertikaian antar lembaga penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi dan Markas Besar Polri belum juga mereda. Konflik antar keduanya bermula saat Komisaris Jenderal Budi Gunawan ditetapkan sebagai calon tunggal Kepala Polri, namun KPK menengarai transaksi di dalam rekening Budi tidak sesuai dengan profil Budi sebagai anggota Polri kemudian menetapkanya sebagai tersangka kasus kepemilikan rekening gendut, Selasa 13 Januari 2015.
KPK mendapat serangan dengan beredarnya foto mesra mirip Ketua KPK Abraham Samad dengan Putri Indonesia 2014 Elvira Devinamira Selang sehari setelah penetapan Budi sebagai tersangka, namun Foto itu langsung disanggah oleh Elvira. Semenjak itu serangan kepada KPK datang terus-menerus, diantaranya adalah penangkapan Bambang Widjayanto sebagai Wakil Ketua KPK oleh penyidik Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, tudingan menteri yang menciutkan para pendukung KPK, sampai laporan beberapa pihak terhadap kasus di masa lalu para pimpinan KPK.
Ada tiga tokoh kontroversial di balik kisruh yang tengah melanda KPK vs Polri yaitu sebagai berikut :
Hasto Kristiyanto, adalah pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto mengatakan Abraham pernah melobi petinggi partai politik terkait Pemilihan Umum 2014. Hasto menyebut, Abraham setidaknya pernah bertemu dengan petinggi PDIP dan Partai Nasdem untuk pencalonan dirinya sebagai calon Wakil Presiden dan pertemuan tersebut atas inisiatif tim sukses dari Abraham Samad yang berinisial D,Hasto juga mengatakan bahwa KPK mendapat kewenangan sangat besar sementara oknum dalam komisi itu tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan politik. Politikus PDI Perjuangan Junimart Girsang mengatakan pernyataan Hasto adalah inisiatif pribadi, bukan pernyataan resmi partai. Hanya Hasto dan beberapa saksi yang tahu rincian pertemuan Abraham dan petinggi Partai.
Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, beberapa pernyataan Tedjo dianggap menyudutkan KPK dan massa pendukungnya. Salah satu pernyataan Tedjo adalah menyebut para pendukung KPK sebagai rakyat yang tak jelas. "KPK jangan membakar massa. Jangan mengeluarkan sikap yang kekanak-kanakan. Konstitusi yang akan mendukung, bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu," katanya di Istana Kepresidenan, Sabtu lalu. Akibatnya, Menteri Tedjo dilaporkan Ketua Lembaga Swadaya Masyakarat Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan ke Bareskrim Polri. Karena menurut Azas, pernyataan Tedjo telah menghina massa yang mendukung KPK.
Kepala Bareskrim Inspektur Jenderal Budi Waseso. Penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, pada Jumat, 23 Januari 2015, tak lepas dari campur tangan Budi. Bambang ditangkap karena menjadi tersangka dalam kasus sengketa pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi pada 2010. Penangkapan tersebut tidak dikoordinasikan dengan pelaksana tugas Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, yang menggantikan Jenderal Sutarman karena diberhentikan oleh Presiden Jokowi. Hal itu terungkap saat Ketua KPK menghubungi Badrodin yang mempertanyakan penangkapan Bambang. Saat itu Badrodin mengaku tidak ada penangkapan Bambang. Badrodin mengungkap alasan ia terlambat mengetahui penangkapan Bambang lantaran masalah teknis penyidikan ditentukan sendiri oleh penyidik. Badrodin mengaktakan bahwa tidak semua penyidik di Indonesia ini bisa dia awasai karena di setiap tingkatan, ada bagian reserse kriminal yang memiliki pimpinan, seperti Kepala Bareskrim, Kepala Satuan Reserse, maupun Kepala subditnya. Budi Waseso mengatakan bahwa penagkapan Bambang masuk dalam ranah penyidikan dan semua akan dilaporkan kepada Kapolri setelah semua dilakukan. Selain itu Budi mengatakan terlambatnya laporan penangkapan kepada Badrodin dikeranakan Polri liar, atau di bawah kordinasi Budi Gunawan.
